Pemerintah kesulitan atasi impor sampah ilegal

Pemerintah mengaku kesulitan mengatasi serbuan sampah plastik yang masuk melalui celah impor scrap plastik atau kertas dari negara maju ke dalam negeri.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim sudah mengirim ulang (reekspor) lebih dari 400 kontainer berisi sampah ilegal ke negara asal pengirim.

Namun persoalannya, jumlah itu masih tak sebanding dengan sekitar 1.300-an kontainer lain yang sudah masuk namun belum diperiksa muatan sampah lainnya—terutama yang terkontaminasi bahan beracun berbahaya (B3)—di luar scrap plastik atau kertas.

“Macam-macam sampahnya; ada bekas infus, bekas popok, bekas suntikan, sampai aki bekas,” kata Siti usai mengikuti rapat terbatas pengelolaan sampah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019).

Siti menyebut sampah-sampah itu datang dari negara berkelas, mulai dari Amerika Serikat (AS), Australia, Inggris, Jerman, dan Hong Jong.

Idealnya pemerintah tidak memberikan toleransi dalam bentuk apa pun, kata Siti. Tapi sayang, pemerintah sampai saat ini belum memiliki amunisi untuk menghalau masuknya sampah-sampah ilegal itu ke Indonesia.

Kendati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur jelas tentang larangan masuknya sampah dengan maksimal hukuman penjara 32 tahun, namun kondisi saat ini terjadi karena memanfaatkan celah impor scrap plastik/kertas.

Sehingga, pihak yang seharusnya memiliki aturan tegas adalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sayangnya, dua kementerian ini belum memiliki peraturan menteri yang lengkap terkait persoalan ini.

“Persoalannya bukan kita tidak mau impor scrap plastik atau kertas. Jadi memang paradoks antara kebutuhan bahan baku dan upaya menjaga lingkungan hidup,” tukas Siti.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan di sisi lain mengaku, pihaknya tengah merevisi permendag untuk memperketat celah penyelundupan sampah ilegal.

Beberapa poin yang dimasukan dalam revisi tersebut di antaranya pihak eksportir yang melakukan pengiriman harus terdaftar secara resmi, selain itu juga penguatan pengawasan di tempat asal.

“Sudah dalam proses penyelesaian. Masalahnya tinggal di pengawasan di lapangan. Arahan presiden tadi industri tidak boleh mati tapi pengawasan harus kuat,” kata Oke, di Istana Bogor.

Menambahkan Oke, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyatakan, ke depannya, negara-negara pengimpor scrap plastik/kertas harus mengacu pada lis buyer yang credible. Jika tidak ada dalam lis, maka tidak akan bisa mengimpor.

Begitu pula dengan catatan bahan baku plastik yang boleh dikirim juga akan diperjelas. “Kalau B3 (tercemar) itu final, dilarang. Jadi kalau B3 sudah tidak dimanfaatkan. Ke depan, industri disarankan untuk mengimpor bahan baku recycle yang sifatnya homogen,” tandas Airlangga.

Mengapa perlu impor scrap plastik/kertas

Indonesia memang mengimpor limbah. Namun, limbah yang diimpor adalah non-B3. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2016.

Pada aturan itu disebut bahwa limbah non-B3 yang boleh diimpor hanya berupa sisa reja (buangan) dan scrap.

Adapun kebutuhan sampah impor ini berkaitan erat dengan bahan baku industri, salah satunya kertas. Industri ini memakai sampah kertas untuk diolah menjadi kertas baru.

Ecological Observation and Wet Conservation (Ecoton) mencatat setidaknya ada 12 pabrik kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas bekas impor.

Permintaan pun meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianalisis Ecoton menunjukkan, impor sampah kertas yang masuk ke Jawa Timur naik 35 persen pada 2018 dibanding 2017. Total pada 2018 mencapai 738.665 ton.

Batas impuritas akan diturunkan

Kementerian LHK mengusulkan untuk mempertegas batas kontaminan material ikutan (impuritas) pada sampah dan limbah impor untuk bahan baku industri hingga 2 persen.

Bahkan, menurut Menteri Siti, batas itu bisa turun lagi hingga 0,5 persen. Batasan ini berbanding terbalik dengan keinginan industri pengolahan plastik yang menginginkan batas kontaminan dinaikkan sampai 5 persen.

“Dua persen itu facing down, 2 persen ke 0,5 persen dalam waktu dua tahun akan dibahas di eselon satu,” kata Siti.

Sejauh ini, pemerintah belum memiliki aturan batas kontaminan material ikutan. Termasuk di antaranya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang impor sampah non-B3.

Makanya, importir nakal menggunakan celah memasukkan sampah plastik yang tak dapat didaur ulang ke Indonesia.

Sumber :
https://beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-kesulitan-atasi-impor-sampah-ilegal

Salah satu langkah sederhana untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Caranya dengan menyediakan tempat sampah terpilah, Yuk pilah sampah mulai sekarang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *