Tahukah Kamu Pengelolaan Sampah Spesifik Diatur Dalam Peraturan Pemerintah?

Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah salah satunya adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 2020. Peraturan tersebut membahas tentang pengelolaan sampah spesifik. PP ini memiliki total 68 pasal di dalamnya dan selengkapnya ada di (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176121/PP_Nomor_27_Tahun_2020.pdf). Dalam artikel ini, kami akan membahas secara singkat mengenai PP ini.

Sampah spesifik adalah sampah yang sifat , konsentrasi, dan jumlahnya memerlukan pengelolaan khusus. Pengelolaan sampah spesifik hanya dilakukan oleh lembaga yang sudah tersertifikasi. Sampah spesifik yang dimaksud oleh PP no. 27 tahun 2020 pasal 2 terdiri dari:

  1. Sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
  2. Sampah yang timbul akibat bencana
  3. Puing bongkaran bangunan
  4. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
  5. Sampah yang timbul secara periodik (ex: sampah hasil kerja bakti)

Pengelolaan sampah spesifik secara umum terbagi menjadi dua yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan terdiri dari pembatasan timbulan sampah spesifik, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatkan kembali sampah. Penanganan terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam mengendalikan pengelolaan sampah, menteri melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang diatur pada BAB III tentang pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan tersebut akan disebar keseluruh provinsi dengan gubernur dan para bupati sebagai pemimpin agenda di daerahnya masing-masing.

Pembinaan yang dimaksud oleh BAB III yaitu:

  1. Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan Sampah Spesifik;
  2. Diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Sampah Spesifik;
  3. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah Spesifik;
  4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah;
  5. Fasilitasi kerja sama pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik; dan/atau
  6. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik.

Pengawasan yang dimaksud oleh BAB III yaitu:

  1. Pengawasan kinerja daerah provinsi dalam melakukan pengelolaan sampah spesifik; dan
  2. Pengawasan kebijakan pengelolaan sampah spesifik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Sebagai warga negara yang baik, kami solusikebersihan.com yang taat dengan pemerintah tergerak mendukung PP no. 27 tahun 2020. Salah satu caranya kami memproduksi produk fasilitas penampungan sampah dengan fungsi standar maupun pemilahan. Produk kami terdiri dari tempat sampah fiberglass, tempat sampah drum plastik, tempat sampah ember plastik, bahkan gerobak sampah.

Tentunya usaha ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh semua pihak, oleh karena itu kalau bukan dari anda yang menjadi contoh bagi yang lain, kita akan berharap pada siapa lagi? jadilah penyelamat lingkungan mulai dari anda sendiri.

Pelajari selengakpnya tentang produk kami dengan klik tulisan ini!

Klik di sini untuk pesan produk kami!

solusikebersihan.com merupakan platform online yang menyediakan solusi peralatan kebersihan, klik di sini untuk mempelajari produk kami. Kami juga mengulas topik-topik yang berhubungan dengan lingkungan hidup, klik di sini untuk mempelajari selengkapnya. Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat kontak kami klik di sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *